Ambon,CM – Pemerintah Provinsi Maluku memasuki usia ke-81 dengan tekad mempercepat transformasi pembangunan daerah melalui penguatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan berbasis potensi kepulauan.

Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka HUT ke-81 Provinsi Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (19/8/2026).

Dalam pidatonya, Hendrik menegaskan bahwa momentum hari jadi daerah tidak boleh berhenti pada seremoni. Usia 81 tahun harus menjadi titik evaluasi sekaligus pijakan untuk memastikan pembangunan Maluku memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.

“Penghormatan terbaik kepada para pendiri daerah ini, bukan hanya mengenang jasa mereka, melainkan melanjutkan cita-cita yang mereka wariskan melalui kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat,” kata Hendrik.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini berada pada fase konsolidasi dan percepatan transformasi pembangunan. Kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus memastikan setiap kebijakan dan program memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Hendrik menyebut pengembangan Blok Masela sebagai salah satu momentum besar bagi masa depan Maluku. Ground breaking pembangunan kilang gas alam Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026 menjadi tonggak penting setelah proyek tersebut tertunda selama puluhan tahun.

“Bagi Maluku, Masela bukan hanya tentang gas. Masela adalah tentang masa depan, investasi, lapangan kerja, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru,” ujarnya.

Selain Masela, pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub (MILH) juga terus didorong. Kehadiran pusat logistik tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing produk Maluku.

Pemerintah juga mulai mengarahkan pembangunan pada hilirisasi komoditas unggulan. Hilirisasi kelapa dan pala di Maluku Tengah telah memasuki tahap ground breaking dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar untuk kelapa dan Rp140 miliar untuk pala.

Sementara pengembangan ayam petelur terintegrasi di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Buru mencapai Rp544 miliar.

“Kita tidak ingin Maluku selamanya hanya menjual bahan mentah. Kita ingin Maluku menjadi daerah yang menghasilkan nilai tambah,” tegas Hendrik

Di tengah proses transformasi tersebut, sejumlah indikator ekonomi Maluku menunjukkan perkembangan positif.

Hendrik menyampaikan pertumbuhan ekonomi Maluku pada semester I 2026 mencapai 5,24 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada angka 4,22 persen.

IPM Maluku pada 2025 juga meningkat menjadi 74,09 poin dari 73,40 poin pada 2024 dan telah masuk kategori tinggi.

Penurunan juga terjadi pada angka kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan turun dari 15,25 persen pada September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 6,11 persen pada November 2025 menjadi 5,75 persen pada Mei 2026.

“Angka-angka ini mungkin terlihat sederhana. Tetapi bagi sebuah keluarga, penurunan kemiskinan berarti sebuah pintu harapan mulai terbuka. Bagi seorang anak muda, turunnya pengangguran berarti ada kesempatan untuk bekerja dan membangun masa depan,” ungkapnya.

Hendrik mengatakan pembangunan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong program di sektor pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 254.872 penerima manfaat melalui 125 SPPG di 11 kabupaten/kota.

Sementara BSPS meningkat signifikan dari 81 unit pada 2025 menjadi 6.880 unit pada 2026 dengan anggaran Rp137,6 miliar.

Di sektor ekonomi kerakyatan, sebanyak 1.235 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dan 51 gerai telah dibangun.

Untuk pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah serta direncanakan berkembang menjadi 14 titik di 11 kabupaten/kota.

Pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit tipe C di Kabupaten Buru dan meningkatkan rumah sakit tipe D menjadi tipe C di lima daerah.

Selain pembangunan fisik dan ekonomi, Hendrik menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan.

Provinsi Maluku berhasil mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2019 hingga 2025.

Capaian MCSP juga meningkat dari zona merah menjadi zona hijau dengan nilai 81,9 pada 2025. Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan meningkat dari 65,82 pada 2024 menjadi 83,96 pada 2025.

Menurut Hendrik, capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Ia juga kembali menegaskan perjuangan Maluku sebagai daerah kepulauan melalui percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

“Kita ingin memastikan bahwa karakter kepulauan bukan menjadi hambatan bagi Maluku, tetapi menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan negara yang lebih adil,” tegasnya

Di tengah agenda pembangunan yang semakin kompleks, Hendrik mengingatkan bahwa kekuatan terbesar Maluku tetap berada pada persatuan masyarakat.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan dan persaudaraan yang selama ini menjadi identitas kehidupan sosial masyarakat Maluku.

“Kita boleh saja berbeda agama, suku, sub suku, bahasa ataupun warna kulit, tetapi sejatinya kita adalah ‘orang basudara’ yang hidup di atas tanah yang sama, hidup di negeri warisan leluhur, dan yang sama-sama mewarisi semangat Siwalima,” katanya.

Hendrik menegaskan, pembangunan Maluku tidak mungkin hanya dikerjakan pemerintah. Sinergi DPRD, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, insan pers, serta seluruh masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

“Maluku harus bergerak bersama. Karena masa depan Maluku tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi oleh seluruh orang basudara yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap negeri ini.” ( CM/ML/**)